bisnisbandung.com - Setiap musim hujan tiba, banjir di Jakarta selalu menjadi perhatian utama. Genangan air di jalanan, kampung-kampung yang terendam, hingga akses strategis seperti bandara yang terdampak menunjukkan bahwa persoalan ini belum terselesaikan secara tuntas.
Namun, dalam setiap kejadian banjir, sering kali perdebatan muncul mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini.
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti fenomena ini sebagai pola berulang dalam dinamika politik Jakarta.
“Yang ingin saya katakan adalah persoalan banjir itu bagi saya sudahlah. Jangan lagi ada sosok yang kemudian dicari, harus bertanggung jawab, dan menjadi kambing hitam dari persoalan ini,” ucapnya dilansir Bisnis Bandung dai youtube Adi Prayitno Official.
Baca Juga: Bagaimana Cara Menjual Produk Digital? Inilah Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan
Menurutnya, setiap kali banjir terjadi, selalu ada pencarian sosok yang dianggap paling bertanggung jawab.
Namun, menariknya, dalam situasi saat ini, tidak ada satu tokoh spesifik yang menjadi sasaran kritik karena Jakarta hanya dipimpin oleh seorang Penjabat (Pj.) Gubernur sebagai bagian dari transisi pemerintahan.
Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika nama-nama mantan gubernur seperti Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan bahkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap dikaitkan dengan permasalahan ini.
Baca Juga: Minim Risiko, White Label Solusi Praktis untuk Kamu yang Ingin Memulai Berbisnis
Adi Prayitno menilai bahwa perdebatan mengenai siapa yang salah dalam menangani banjir seharusnya dihentikan.
Ia menegaskan bahwa menyelesaikan banjir Jakarta bukanlah tugas yang mudah bagi siapapun. Kota ini menghadapi tantangan besar seperti kepadatan penduduk yang tinggi, alih fungsi lahan, dan minimnya ruang terbuka hijau.
Oleh karena itu, menurutnya, banjir Jakarta seharusnya dilihat sebagai persoalan nasional yang membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
Ketiga tokoh yang sering disoroti dalam isu banjir ini memiliki pendekatan berbeda dalam menangani masalah tersebut.
Baca Juga: Blak-Blakan Pemerintah Dinilai Setengah Hati dalam Mendukung UMKM