Menurutnya hal ini memperburuk citra Indonesia di kancah internasional sekaligus menyulitkan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo untuk menarik investasi asing.
Ikrar Nusa Bhakti juga menyinggung kebijakan lain seperti omnibus law, undang-undang minerba, hingga pemberian proyek tambang kepada organisasi tertentu.
Ia menilai kebijakan ini lebih menguntungkan oligarki dan konglomerat sementara rakyat kecil justru dirugikan.
Baca Juga: Menggunakan Beskap Melayu Hitam, Presiden Prabowo Disambut Upacara Kenegaraan oleh Raja Malaysia
Ikrar Nusa Bhakti berharap pemerintahan Prabowo mampu mengevaluasi kebijakan era Jokowi khususnya proyek strategis nasional yang dinilai penuh masalah.
Ia juga menyerukan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat ketimbang konglomerat.***