Bisnisbandung.com - Pembongkaran pagar laut di Pantai Indah Kapuk (PIK) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut menjadi sorotan publik.
Namun menurut pengamat politik Rocky Gerung tindakan ini belum cukup.
Rocky Gerung menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut hanya menyentuh permukaan sementara akar permasalahan hukum dan politiknya harus diusut lebih dalam.
Baca Juga: Di Balik Kontroversi Pagar Laut Ilegal Tanggerang, Alifurrahman Soroti Adanya Unjuk Kekuatan
Rocky Gerung menilai pembongkaran pagar laut telah mengembalikan akses bagi nelayan untuk melaut.
Namun ia menyoroti adanya isu substansial yang belum terselesaikan seperti legalitas proyek dan dugaan pelanggaran hukum.
"Setelah pagar dibongkar masalahnya tidak selesai. Kita harus cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada kepentingan politik di baliknya," ujar Rocky Gerung dalam youtubenya.
Menurut Rocky Gerung masalah ini bukan hanya soal pengembang yang membangun pagar laut tetapi juga melibatkan aparat pemerintah.
Ia menyebut Kementerian Kelautan, Kementerian Agraria, pemerintah daerah, hingga perangkat desa dan RT/RW yang diduga terlibat.
Baca Juga: Rinny Budoyo Soroti Keterlibatan Jokowi di Pagar Laut Ilegal Tanggerang
"Bukan hanya pengembang tetapi juga ada aparat pemerintah yang kongkalikong. Ini perlu diusut tuntas," tegasnya.
Rocky Gerung juga mengaitkan skandal pagar laut ini dengan pemerintahan sebelumnya terutama Presiden Jokowi.
Ia menyebut bahwa izin Hak Guna Bangunan (HGB) proyek ini diterbitkan di era Jokowi bahkan proyek tersebut sempat mendapatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Keterlibatan Jokowi tidak bisa diabaikan. Publik ingin tahu apakah ini murni pelanggaran hukum atau ada transaksi politik di belakangnya," katanya.
Baca Juga: Ade Armando: Sejak Kapan Prabowo Kejar-Kejaran dengan Jokowi?