bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan langsung pembongkaran pagar ilegal yang berada di wilayah laut Banten.
Aksi ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan para nelayan setempat.
Instruksi ini menyoroti isu kontroversial yang telah menjadi perhatian publik selama beberapa waktu terakhir, termasuk dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik di daerah tersebut.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti bahwa pembongkaran pagar laut ini menunjukkan adanya masalah koordinasi dalam kabinet.
Baca Juga: Lucu! ungkap Alifurrahman: Deddy Corbuzier Samakan Makan Siang Gratis dengan Nasi Kotak Artis
Menurutnya, isu yang seharusnya dapat diselesaikan oleh kementerian teknis justru diambil alih oleh Presiden.
“Jadi, kalau kemudian Presiden Prabowo mengambil alih isu itu dan memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar tersebut, itu menandakan bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan,” bebernya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.
Hal ini dinilai sebagai tanda bahwa pembagian tugas dan inisiatif di antara para menteri tidak berjalan dengan baik.
Baca Juga: Megawati Dikhianati? Sidarto Danusubroto Sebut Sikap Jokowi Tidak Pantas pada PDIP
Rocky Gerung mengkritik kurangnya peran Wakil Presiden dalam isu ini. Ia menilai, Wakil Presiden seharusnya bisa mengambil inisiatif untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap isu yang telah menjadi sorotan publik.
Ketidakhadiran peran Wakil Presiden dalam kontroversi ini dinilai mencerminkan lemahnya kontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang bersifat strategis.
Selain kritik terhadap pola koordinasi, Rocky Gerung juga menyoroti dampak dari isu ini terhadap stabilitas sosial dan politik.
Pagar yang dibongkar ini sebelumnya disebut memicu sentimen negatif di masyarakat, termasuk berkembangnya isu rasialisme.
Jika tidak ditangani dengan baik, isu seperti ini berpotensi memperburuk instabilitas politik lokal yang dapat berdampak ke tingkat nasional.