Bisnisbandung.com - Akademisi Rocky Gerung kembali menyampaikan pandangannya yang tajam terkait program food estate yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dikutip dari youtube Kemendagri, Rocky Gerung menyoroti potensi dampak negatif dari program ini, yang menurutnya bisa menjadi bentuk "arogansi terhadap alam."
Menurut Rocky Gerung konsep dasar pangan yang ideal seharusnya berfokus pada kecukupan bukan kelimpahan.
Baca Juga: Menarik! Bahasa Sunda dan Jawa Bercampur di Kota Banjar, Bagaimana Jadinya?
Ia menyoroti bahwa di negara-negara maju seperti Amerika limbah pangan lebih banyak dibandingkan konsumsi yang sebenarnya.
"Pangan itu kecukupan bukan kelimpahan. Kelimpahan itu sampah," ujarnya.
Rocky Gerung juga menekankan pentingnya memahami keanekaragaman pangan lokal Indonesia daripada bergantung pada pendekatan monokultur yang sering digunakan dalam proyek food estate.
"Indonesia punya begitu banyak varietas pangan bukan hanya beras. Kita harus mulai menghargai pangan lokal yang tumbuh dari halaman rumah kita sendiri," tegasnya.
Rocky Gerung mengkritisi penggunaan teknologi intensif dalam program food estate yang dinilai berlebihan dan berpotensi merusak keseimbangan alam.
Baca Juga: Refly Harun: Jangan Kaget Ya Wapres Nantinya Puan Maharani, Bukan Lagi Gibran
Ia mencontohkan proyek food estate di Papua yang menurutnya akan membuka jutaan hektar hutan padahal hanya beberapa jam dari Papua di Darwin Australia penelitian tentang sagu justru berkembang pesat.
"Keanekaragaman pangan lebih penting daripada satu monokultur pangan. Jika kita terus menebang hutan untuk food estate maka alam akan marah kepada kita," katanya.
Rocky Gerung juga menyinggung paradoks yang terjadi di desa-desa Indonesia, di mana anak-anak muda terhubung dengan informasi kota melalui media sosial tetapi kehilangan keterikatan dengan alam.
"Desa itu harus menjadi tempat kembali bukan hanya sekadar tempat produksi pangan. Anak-anak desa perlu diajarkan menghargai alam dan kearifan lokal," tambahnya.
Baca Juga: Eep Saefulloh Soroti Nasib dari Partai Kecil, Dampak Putusan MK Hapus Presidential Threshold