Tetapi, Mahfud mengkritisi mengapa penyegelan harus menunggu arahan Presiden, yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh aparat di tingkat lokal.
Selain itu, muncul klaim dari kelompok bernama Jaringan Rakyat Pantura (JPR) yang mengaku bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.
Namun, Mahfud mempertanyakan kredibilitas kelompok ini, mengingat biaya yang diperlukan untuk membangun pagar sepanjang 30 km diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Tidak masuk akal jika sebuah kelompok kecil mampu menggalang dana sebesar itu tanpa transparansi dan izin resmi.***
Baca Juga: Gawat! Rocky Gerung Ungkap Anggaran Makan Siang Gratis Hanya Bertahan Sampai Juni 2025