Isu korupsi struktural di Indonesia juga menjadi perhatian utama. Kasus-kasus yang terungkap dalam dokumen Pandora Papers dan Panama Papers mencerminkan budaya korupsi yang telah mengakar di kalangan elit politik dan ekonomi.
Namun, respons aparat penegak hukum terhadap temuan ini dinilai lamban dan tidak tegas, berbeda dengan negara lain seperti India dan Pakistan yang lebih cepat bertindak.
Salah satu ancaman besar yang diungkap adalah potensi gangguan terhadap stabilitas politik melalui upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Aktivitas seperti operasi politik di akar rumput untuk meningkatkan popularitas tokoh-tokoh tertentu dinilai dapat merusak citra Presiden Prabowo.
Baca Juga: Fiks! Hubungan Megawati dan Presiden Prabowo Baik-Baik Saja, Effendi Gazali Berikan Tanggapan
Amien Rais menyerukan tindakan hukum terhadap figur-figur yang diduga terlibat dalam gratifikasi dan korupsi, terutama Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai, langkah tegas terhadap mereka akan membuka jalan bagi pengungkapan kasus yang lebih besar, termasuk keterlibatan aktor-aktor utama di baliknya.
Untuk memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik, Presiden Prabowo diharapkan mampu mengambil langkah berani dalam menggantikan pejabat yang dianggap loyal pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Karena itu, Presiden Prabowo harus memberi keberanian kepada Kejaksaan Agung dan KPK untuk menyeret Gibran, Kaesang, dan Bobi Nasution ke pengadilan terkait dugaan gratifikasi puluhan miliar rupiah yang mereka terima dari mafia taipan,” tegas Amien Rais.***
Baca Juga: Fiks! Hubungan Megawati dan Presiden Prabowo Baik-Baik Saja, Effendi Gazali Berikan Tanggapan