Ade Armando juga menambahkan bahwa kasus ini sudah mencuat sejak lima tahun lalu.
Namun karena beberapa faktor termasuk kekuatan PDIP dan hilangnya Harun penyidikan terhadap Hasto sempat terhenti.
Seiring berkembangnya kasus kubu PDIP menuduh KPK telah melakukan kriminalisasi terhadap Hasto.
Mereka beralasan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka didorong oleh alasan politik.
Baca Juga: Refly Harun: Kekuasaan Prabowo Adalah Investasi Jokowi, Estafet Kerusakan Hukum Berlanjut
Namun Ade Armando dengan tegas menolak tuduhan ini dan menilai bahwa apa yang dituduhkan kepada Hasto adalah pelanggaran hukum yang serius bukan masalah etika seperti yang sering digemborkan oleh PDIP.
"Ini bukan soal politik, ini adalah masalah hukum. Tidak ada alasan untuk membela Hasto jika memang dia terbukti bersalah," kata Ade Armando.
Ade Armando juga menyoroti langkah-langkah yang dilakukan oleh Hasto dan pihak PDIP untuk menggertak KPK.
Baru-baru ini Hasto dikabarkan telah menyerahkan dokumen terkait berbagai skandal besar di Indonesia kepada sahabatnya Connie Rahakundini Bakrie yang kemudian menyimpan dokumen-dokumen tersebut di Rusia.
Baca Juga: PDIP Jokowi Phobia? Andi Azwan: Jangan Dikit-Dikit Kasusnya Kaitkan dengan Jokowi
Connie mengklaim bahwa dokumen tersebut berisi informasi tentang praktik korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi termasuk dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dan beberapa skandal lainnya.
Namun menurut Ade Armando ini lebih terlihat sebagai upaya Hasto untuk melakukan transaksi dengan KPK dan para pejabat politik lainnya.
"Jika memang Hasto memiliki bukti tentang korupsi seharusnya dia bongkar saja sekarang tidak perlu menyimpannya di Rusia," ujar Ade Armando.
Ade Armando menegaskan bahwa KPK tidak boleh terpengaruh oleh gertakan dari Hasto dan PDIP.
Baca Juga: Upaya Pengalihan Isu Jokowi Finalis Pemimpin Paling Korup, Terjadi Pengeledahan Rumah Hasto