Pakar hukum pidana Gandjar Laksmana, misalnya, mengungkapkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan KPK dalam kasus ini terkesan janggal dan tidak sistematis.
Kasus ini juga memunculkan tanda tanya terkait bukti yang digunakan oleh KPK, terutama dalam kaitannya dengan Harun Masiku.
Guntur menilai bahwa penempatan Harun Masiku sebagai caleg di Sumatera Selatan tidak relevan dengan dugaan suap yang disangkakan.
Polemik ini menjadi sorotan publik, terutama karena melibatkan sosok penting dari partai politik terbesar di Indonesia.
Guntur Romli mendesak KPK untuk bersikap profesional, transparan, dan tidak pandang bulu dalam menangani semua kasus korupsi, demi menjaga kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat.***