Bisnisbandung.com - Kritik tajam terhadap kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terus mengemuka.
Pengamat politik Rocky Gerung dalam YouTube Forumnya menyatakan bahwa kebijakan ini tak hanya membebani masyarakat tetapi juga menjadi ujian besar bagi kredibilitas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Rocky Gerung protes atas kenaikan PPN ini telah meluas termasuk partisipasi generasi muda atau Gen Z.
Baca Juga: BRI Journalism 360 Mengguncang Palembang, Promedia Inspirasi Melalui CoreLab & Mediapreneur Talks
Mereka bahkan mendatangi kantor Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan aspirasi.
"Tekanan publik pasti akan terus meningkat. Ini soal daya beli rakyat yang terganggu," ujar Rocky Gerung.
Menurutnya pemerintah perlu memahami bahwa pajak adalah salah satu instrumen hukum paling fleksibel.
"Kalau daya beli rakyat tidak mampu, PPN ini harus dibatalkan atau setidaknya ditunda. Hukum yang diundangkan bukanlah sesuatu yang absolut," tambahnya.
Baca Juga: Rayakan Hari Ibu, BRI Peduli Dukung Klaster Usaha Wanita Batik Kebon Indah di Yogyakarta
Ketua DPR Puan Maharani turut menyuarakan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan ini.
Namun langkah ini justru menuai kritik karena dianggap Rocky Gerung terlambat.
"PDIP ikut mengesahkan undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di era Presiden Jokowi. Kenapa sekarang mendadak seperti pahlawan kesiangan?" sindir Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga menyoroti filosofi dasar pajak sebagai alat pemerataan.
"Pajak adalah cara biadab yang dilegalkan untuk menjaga peradaban. Tapi biadabnya kebijakan ini adalah tidak memperhatikan suara rakyat yang kini makin sulit bertahan hidup," tegasnya.
Baca Juga: Bambang Pacul dan Puan Maharani, Qodari Sebut Keduanya Punya Peran dalam Kekalahan PDIP di Jateng