bisnisbandung.com - Megawati Soekarnoputri tetap kokoh sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menurut pandangan politisi senior Zulfan Lindan, isu terkait upaya menggoyang posisi Megawati menjelang kongres partai lebih bersifat spekulatif dan kecil kemungkinan terjadi.
“Saya kira agak sulit ya ada upaya-upaya untuk melakukan pelengseran terhadap Bu Mega. Kecuali kemauan itu datang dari Bu Mega sendiri,” ungkapnya dilansir dari youtube Zulfan Lindan Unpacking.
Baca Juga: Soal Dinasti Prabowo, Mahfud MD: Angkat Keluarga? Biasa, Asal Tak Langgar Aturan
Zulfan menilai bahwa soliditas internal PDIP, terutama di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), menjadi faktor utama yang memastikan stabilitas kepemimpinan Megawati.
Zulfan Lindan menyatakan bahwa PDIP memiliki kemampuan konsolidasi organisasi yang kuat. Loyalitas DPD dan DPC di seluruh Indonesia terhadap kepemimpinan Megawati tetap solid, sehingga hampir tidak mungkin ada upaya pelengseran dari dalam partai.
Ia menegaskan bahwa selama Megawati masih bersedia memimpin, posisinya sebagai Ketua Umum PDIP tidak akan tergoyahkan.
Baca Juga: Politik Indonesia Semakin Panas! Hersubeno: Jokowi Jadi Matahari Ketiga Setelah Prabowo-Gibran
Lebih lanjut, Zulfan Lindan berpandangan bahwa satu-satunya kemungkinan perubahan kepemimpinan adalah jika Megawati memutuskan secara pribadi untuk tidak melanjutkan masa kepemimpinannya.
Faktor usia dan keinginan untuk memberi kesempatan kepada pemimpin baru bisa menjadi pertimbangannya.
Namun, selama Megawati masih memiliki keinginan untuk memimpin, tidak ada faksi internal yang mampu menggoyang posisinya.
Dalam situasi di mana Megawati memutuskan untuk tidak lagi memimpin, Zulfan Lindan menilai akan muncul faksi-faksi internal yang berpotensi bersaing.
Dua figur yang sering disebut adalah Puan Maharani dan Prananda Prabowo (Nanan). Namun, Zulfan meyakini bahwa konflik serius dalam keluarga Soekarno tidak akan terjadi.
Baca Juga: PDIP Putuskan Hubungan dengan Jokowi, Rocky Gerung: Megawati Tantang Risiko Politik