Rocky Gerung juga menyoroti hubungan antara Jokowi, Projo, dan PDIP.
Menurutnya PDIP mungkin melihat penundaan ini sebagai kelemahan Jokowi.
“Bagi PDIP, Projo dulu dianggap habitat yang sama. Tapi sekarang Projo ingin mengambil ceruk konstituen yang sulit mereka raih seperti basis PSI atau komunitas agama,” jelasnya.
Ia juga menyebut opsi lain bagi Jokowi seperti bergabung dengan partai yang sudah mapan.
“Jokowi mungkin lebih memilih ‘nebeng’ di Golkar atau Gerindra daripada membentuk partai baru yang risikonya besar,” kata Rocky Gerung.
Skenario lain yang muncul adalah Projo berubah menjadi relawan politik untuk Gibran Rakabuming Raka.
Dengan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden Projo bisa memanfaatkan akses jaringan dan sumber daya untuk mendukung agenda politiknya di 2029.
Namun Rocky Gerung mengingatkan bahwa langkah ini juga penuh risiko.
“Netizen akan terus mengawasi Gibran dan itu bisa menjadi beban bagi Projo sendiri,” ujarnya.
Baca Juga: BRI Siapkan Beragam Cara Praktis Top-Up Saldo BRIZZI untuk Menyambut Libur Nataru
Rocky Gerung menilai penundaan kongres ini adalah bagian dari kalkulasi politik yang dilakukan Projo untuk menimbang relevansi mereka di masa depan.
“Projo mungkin menyadari usia politiknya sudah habis. Bisa saja mereka memilih untuk ‘pensiun’ daripada mengambil risiko besar dengan menjadi partai politik,” katanya.
Bagi Rocky Gerung keputusan ini juga mencerminkan perubahan dinamika kekuasaan.
“Projo adalah cerminan oligarki politik yang bergantung pada pusat kekuasaan. Ketika kekuasaan itu melemah, wajar jika mereka ragu untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.***