"Prinsip utama demokrasi adalah supremasi nilai-nilai sipil. Polri sebagai institusi sipil bersenjata harus mengutamakan ketertiban dan kesetaraan hukum. Ini harus jadi filosofi dasar," kata Rocky Gerung.
Menurutnya demokrasi hanya bisa tumbuh jika Polri mampu menjadi pelindung hak-hak masyarakat sipil bukan justru memperkuat dominasi kelompok tertentu.
Rocky Gerung mendorong agar wacana ini tidak hanya menjadi perdebatan politik semata melainkan juga ditindaklanjuti dengan kajian akademis yang komprehensif.
Baca Juga: Program Desa BRILiaN Dorong Peningkatan Pendapatan Desa Batuan Sukawati Bali
Ia menyarankan pilot project di daerah tertentu, seperti Jakarta, untuk menguji efektivitas Polri di bawah Kemendagri.
"Kita bisa mulai dengan model percontohan. Kapolda Jakarta misalnya bisa langsung berada di bawah Kemendagri untuk melihat bagaimana pengelolaan kepolisian yang lebih efisien dan humanis," ujarnya.
Rocky Gerung juga menyoroti ketidakpercayaan publik terhadap Polri yang semakin meningkat.
Baca Juga: BRI Unggul di Dimensi Data dan Kolaborasi, Borong Penghargaan di Digital Banking Awards 2024
Menurutnya ini menjadi tantangan besar bagi institusi tersebut untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.
"Polri harus mereformasi diri kembali pada marwahnya sebagai sahabat masyarakat sipil. Ini bukan hanya soal aturan tetapi juga membangun kembali nilai-nilai yang dihormati oleh publik," pungkas Rocky Gerung.***