"Prinsip utama demokrasi adalah supremasi nilai-nilai sipil. Polri sebagai institusi sipil bersenjata harus mengutamakan ketertiban dan kesetaraan hukum. Ini harus jadi filosofi dasar," kata Rocky Gerung.
Menurutnya demokrasi hanya bisa tumbuh jika Polri mampu menjadi pelindung hak-hak masyarakat sipil bukan justru memperkuat dominasi kelompok tertentu.
Rocky Gerung mendorong agar wacana ini tidak hanya menjadi perdebatan politik semata melainkan juga ditindaklanjuti dengan kajian akademis yang komprehensif.
Baca Juga: Program Desa BRILiaN Dorong Peningkatan Pendapatan Desa Batuan Sukawati Bali
Ia menyarankan pilot project di daerah tertentu, seperti Jakarta, untuk menguji efektivitas Polri di bawah Kemendagri.
"Kita bisa mulai dengan model percontohan. Kapolda Jakarta misalnya bisa langsung berada di bawah Kemendagri untuk melihat bagaimana pengelolaan kepolisian yang lebih efisien dan humanis," ujarnya.
Rocky Gerung juga menyoroti ketidakpercayaan publik terhadap Polri yang semakin meningkat.
Baca Juga: BRI Unggul di Dimensi Data dan Kolaborasi, Borong Penghargaan di Digital Banking Awards 2024
Menurutnya ini menjadi tantangan besar bagi institusi tersebut untuk merebut kembali kepercayaan masyarakat.
"Polri harus mereformasi diri kembali pada marwahnya sebagai sahabat masyarakat sipil. Ini bukan hanya soal aturan tetapi juga membangun kembali nilai-nilai yang dihormati oleh publik," pungkas Rocky Gerung.***
Artikel Terkait
Hanya Miliki Satu Kendaraan dalam LHKPN, Karier Ummi Wahyuni Berakhir Tragis
Olok-Olok Penjual Es Teh, Miftah Maulana Minta Maaf dan Lebih Berhati-Hati
Olok-Olok Pedagang Es Teh, Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Belum Laporkan LHKPN
Profil Miftah Maulana Utusan Khusus Presiden yang Tersandung Kontroversi Olok-olok Pedagang Es Teh
Gerindra Tegur Miftah Maulana, Perilaku Anda Tidak Sejalan dengan Prabowo!
Teguran Prabowo Tak Cukup! Rocky Gerung: Miftah Maulana Arogan Harus Dicopot