Bisnisbandung.com - Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali mengkritik tajam peran Polri dalam dinamika politik tanah air.
Kali ini Rocky Gerung menyoroti usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengembalikan Polri di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan ini mencuat buntut dugaan keterlibatan Polri dalam Pilpres dan Pilkada yang oleh PDIP disebut sebagai "Partai Coklat".
Baca Juga: Siswa SMA Negeri 2 Cibitung Bongkar Dugaan Pungli, Wali Murid Diduga Dijebak Bayar Jutaan Rupiah
"PDIP sangat serius menyoroti peran polisi dalam Pilkada bahkan sampai mengusulkan agar Polri kembali ke TNI atau Kemendagri. Ini jelas indikasi ada ketidakpuasan mendalam terhadap lembaga ini," kata Rocky Gerung dalam kanal YouTubenya.
PDIP melalui kritik kerasnya menyebut Polri sebagai "Partai Coklat" karena diduga memihak dalam beberapa proses politik.
"Kritik ini bukan sekadar sentimen politik. PDIP ingin membuka diskusi lebih luas tentang posisi Polri dalam sistem demokrasi kita," tambah Rocky Gerung.
Rocky Gerung menjelaskan bahwa usulan PDIP untuk mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri bukanlah wacana baru.
Baca Juga: BRI Unggul di Dimensi Data dan Kolaborasi, Borong Penghargaan di Digital Banking Awards 2024
Namun usulan ini menuai pro dan kontra baik di kalangan politisi maupun akademisi.
Sebagian menilai langkah ini sebagai bentuk kemunduran sementara yang lain melihat potensi perbaikan dalam tata kelola Polri.
"Jika Polri dikembalikan ke TNI itu setback. Tapi kalau di bawah Kemendagri ini menarik untuk dibahas. Logikanya simpel keamanan dalam negeri erat kaitannya dengan administrasi pemerintahan," jelasnya.
Rocky Gerung menegaskan pentingnya menjaga Polri tetap berada dalam koridor nilai-nilai sipil.
Ia mengkritik Polri yang dianggap sering bertindak arogan melampaui tugas utamanya sebagai institusi penegak hukum yang netral.
Baca Juga: BRI Ungkap Strategi Jitu Menghadapi Perubahan Pasar dan Memimpin Transformasi Digital Perbankan