Bisnisbandung.com - Meskipun secara resmi tak memiliki jabatan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, peran Joko Widodo (Jokowi) masih terasa kuat di balik layar.
Hersubeno Arief seorang jurnalis senior mengungkapkan keheranannya terkait posisi mantan Presiden Jokowi dalam pemerintahan ini.
Terlebih setelah pemerintah menyatakan akan melibatkan Jokowi dalam memberikan arahan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dinilai menunjukkan pengaruh yang tetap signifikan, meski tidak ada posisi formal bagi Jokowi.
Dalam pernyataannya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keterlibatan Jokowi diperlukan agar pembangunan IKN berjalan sesuai target.
Baca Juga: Jokowi Didesak Hindari Keterlibatan dalam Pilkada, Todung Mulya Lubis Beberkan Alasannya
Prabowo, yang sebelumnya menyatakan IKN mungkin membutuhkan waktu 25-30 tahun untuk selesai, kini berharap agar proyek ini rampung dalam empat tahun, tepat sebelum pelantikan presiden baru pada 2029.
Pandangan ini menunjukkan perubahan arah dalam pemerintahan Prabowo, yang sebelumnya memberikan sinyal akan mengutamakan program prioritas lain, seperti "Makan Siang Bergizi," mengingat anggaran terbatas dan utang besar yang harus dilunasi.
Hersubeno Arief menyoroti bahwa keterlibatan Jokowi, meski tidak dalam kapasitas formal, tercermin dari banyaknya kunjungan para pejabat ke Solo untuk berkonsultasi dengannya, ia mempertanyaka, “Sebenarnya, posisi Pak Jokowi ini apa, ya?”
Baca Juga: Jerry Sambuaga Bongkar Modus Korupsi Impor Gula yang Merugikan Negara
Selain Prabowo yang beberapa kali bertemu dengan Jokowi, sejumlah menteri dan tokoh politik, seperti Ridwan Kamil dan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, juga berkunjung untuk mendapatkan "restu."
Fenomena ini mengingatkan pada peran Lee Kuan Yew sebagai Menteri Mentor di Singapura, meski perbedaannya adalah Jokowi tidak memiliki jabatan resmi di pemerintahan.
Kondisi ini memunculkan spekulasi di kalangan publik, apakah Prabowo harus mengorbankan beberapa program unggulannya demi melanjutkan proyek IKN yang digagas Jokowi.
Pemerintah menghadapi tantangan anggaran yang ketat, sementara utang yang mencapai triliunan rupiah perlu dikelola.
Baca Juga: Budi Arie di Ujung Tanduk, Rocky Gerung: Prabowo Tak Lagi Ikuti Kemauan Jokowi