Bisnisbandung.com - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan pandangannya mengenai pentingnya oposisi dalam sistem pemerintahan.
Dalam acara bedah buku Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ia menegaskan bahwa kekuasaan harus diawasi dengan adanya oposisi yang berfungsi sebagai pengontrol.
Menurut Zainal Arifin jika kekuasaan dibiarkan tanpa pengawasan yang efektif maka hal tersebut akan berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.
Baca Juga: Hangatkan Tubuhmu Dengan Aneka Makanan Hangat Ini Di Musim Hujan
Dikutip dari youtube mojokdotco, Zainal Arifin menjelaskan "Kekuasan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak dapat menyebabkan korupsi absolut."
Oposisi lanjutnya merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem politik.
Zainal Arifin menilai politik hukum di Indonesia yang dinilai sering melenceng dari semangat pembentukan peraturan yang ideal.
Ia mengkritik pembentukan undang-undang yang lebih sering didasarkan pada kepentingan politik daripada asas keadilan dan kebermanfaatan bagi rakyat.
Baca Juga: Di Tengah Dinginnya Hujan, Aneka Minuman Hangat Ini Mampu Menghangatkan Hatimu
Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak sesuai dengan naskah akademik yang telah disusun sebelumnya.
"Naskah akademik itu seringkali tidak dipraktikkan dalam pembentukan undang-undang. Bahkan seringkali ideologi negara seperti Pancasila hanya menjadi jargon belaka tanpa ada implementasi nyata di lapangan," ujar Zainal Arifin.
Zainal Arifin juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena peraturan yang dibentuk tanpa melibatkan partisipasi publik secara maksimal.
Ia menilai bahwa regulasi yang dihasilkan sering kali hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu khususnya kelompok oligarki tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil.
"Salah satu contoh yang paling mencolok adalah penjualan senjata Indonesia ke Myanmar pada tahun 2020 yang turut membunuh warga Rohingya. Di sisi lain Indonesia juga menyatakan dukungannya untuk Palestina tetapi kebijakan luar negeri kita bertentangan dengan itu," tegasnya.
Baca Juga: Aksi Sigap BRI Peduli, Bergerak Cepat Bantu Warga Terdampak Erupsi Letusan Gunung Lewotobi Laki Laki