"Lalu kalau mau sogok pejabat ya kasih saja ke anaknya biar aman," tambah Rocky Gerung.
Rocky Gerung mendorong KPK untuk lebih proaktif mengedukasi masyarakat mengenai kasus-kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat publik khususnya yang berkaitan dengan keluarga.
Menurutnya KPK seharusnya menerapkan konsep "judicial activism" untuk memperluas pemahaman publik tentang praktik gratifikasi yang tak kasat mata.
"Keputusan KPK seharusnya mampu mengajarkan prinsip moral. Kalau KPK cuma pakai alasan teknis seperti 'kartu keluarga', di mana pendidikan etisnya?" ucap Rocky Gerung.
Baca Juga: Sinergi BRI dan Ombudsman Republik Indonesia, Gelar Sosialisasi Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Rocky Gerung juga menyarankan agar pemerintah meninjau kembali kepemimpinan KPK terutama yang tidak punya pemahaman etik dalam kasus-kasus sensitif semacam ini.
"Kalau KPK gagal menjelaskan isu dengan pendekatan yang etis, wajar saja kalau kepercayaan publik makin turun," tandasnya.
Rocky Gerung mengingatkan bahwa tanggung jawab KPK adalah lebih dari sekadar OTT.
"Seharusnya KPK hadir sebagai lembaga etika yang kuat dan berperan dalam mendidik publik. Bukan hanya lembaga teknis yang hanya bicara soal kartu keluarga," pungkas Rocky Gerung.***