Bisnisbandung.com - Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait mengungkapkan komitmennya untuk memberantas korupsi dalam sektor perumahan.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa jika negara benar-benar ingin berpihak kepada rakyat dalam hal penyediaan rumah maka anggaran untuk program perumahan harus ditingkatkan.
Hal ini diungkapkan Maruarar Sirait saat diskusi mengenai anggaran pembangunan rumah yang ditargetkan mencapai satu juta unit per tahun melalui kolaborasi dengan beberapa bank besar.
Baca Juga: bank bjb Mampu Jaga Kinerja Bisnis Berkelanjutan Hingga Q3 2024 di Tengah Tantangan Ekonomi
Maruarar Sirait menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proyek-proyek perumahan.
Ia mengusulkan beberapa langkah termasuk pembagian tanah secara gratis untuk pembangunan perumahan dan pengurangan biaya material seperti semen dan baja.
“Kalau semua komponen ini bisa dikerjakan dengan baik, biaya untuk masyarakat bisa jauh lebih murah,” ujar Maruarar Sirait yang dikutip dari youtube merdekadotcom.
Namun ia juga mengingatkan bahwa ada yang tidak beres jika langkah-langkah ini tidak dilakukan.
Baca Juga: Jangan Lewatkan! Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Gerbang UMKM Indonesia Tembus Pasar Global
Dalam upayanya untuk memberantas praktik korupsi Maruarar Sirait meminta dukungan dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat tindakan hukum terhadap pejabat kementerian yang terlibat korupsi.
Ia mengatakan “Pemberantasan korupsi itu gampang yang penting dimulai dari kepalanya.”
Dengan merujuk pada praktik di Cina, ia mengusulkan hukuman berat bagi pelanggar sebagai upaya memberikan efek jera.
Menteri juga memperkenalkan rencana untuk mendirikan call center sebagai saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik korupsi.
Namun ia menegaskan bahwa setiap laporan harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat fitnah.
Baca Juga: Melejit Diberdayakan BRI, Bisnis Klaster Petani Salak Angkat Perekonomian Masyarakat Setempat