Bisnisbandung.com - Penunjukan Haikal Hasan atau dikenal sebagai Babe Haikal sebagai Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Presiden Prabowo memicu reaksi public
Beberapa pihak mempertanyakan kapabilitasnya dalam memimpin lembaga yang memiliki tanggung jawab strategis ini, mengingat latar belakang pendidikannya yang lebih mengarah pada bidang Informatika dan Teknik Industri.
Di sisi lain, pengalamannya sebagai mubaligh yang aktif dalam kegiatan dakwah, terutama dengan pandangan Islamis yang tegas, menambah perdebatan mengenai kredibilitasnya dalam menangani sertifikasi halal di Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Bukan Presiden yang Bodoh, Eep Saefulloh: Tidak Mungkin Menjadi Boneka Jokowi
Babe Haikal sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dan memimpin gerakan 212, sebuah gerakan Islamis yang menonjol pada tahun 2016 dan 2017.
Namun, kini ia tampak lebih condong mendukung arah politik Jokowi-Prabowo, bahkan aktif berkampanye untuk Prabowo pada pemilu 2024.
Hal ini menuai kontroversi di kalangan pendukungnya yang dahulu, terutama setelah ia dikeluarkan dari keanggotaan PA 212.
Kepemimpinannya di BPJPH ditantang oleh kompleksitas dan kerumitan proses sertifikasi halal yang dihadapi industri di Indonesia.
Baca Juga: Eks Menteri Jokowi ada di kabinet Merah Putih, Eep Saefulloh: Prabowo Tak Segan Copot yang Tak Loyal
Proses sertifikasi halal di negara ini terbilang panjang dan melibatkan pemeriksaan ketat di setiap tahap, mulai dari bahan baku hingga pengemasan.
Banyak industri besar berharap prosedur ini dapat disederhanakan tanpa mengurangi legitimasi halal, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Singapura.
Meski begitu, aturan sertifikasi di Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih mazhab Syafi’i, yang menuntut proses panjang.
Babe Haikal dituntut untuk memastikan BPJPH tidak hanya berfokus pada kepatuhan syariah tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi bagi pelaku UMKM.