Ia menekankan bahwa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran berat yang tidak boleh dianggap enteng.
"Seorang menteri yang memanfaatkan kop surat negara untuk keperluan keluarga harus punya rasa malu. Idealnya, dia mundur demi menjaga marwah kabinet," kata Rocky Gerung.
Kasus ini dinilai sebagai ujian awal bagi kabinet baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Sukses Go Global, 5 UMKM Binaan BRI Tampil Pada Event Amazing Indonesia di Jeddah
Rocky Gerung menekankan bahwa publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap kabinet ini namun sejak hari pertama sudah diwarnai oleh pelanggaran etika.
"Etika publik harus ditegakkan terutama di awal masa jabatan. Kabinet ini harus berani mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang ada atau publik akan kehilangan kepercayaan," pungkas Rocky Gerung.***