Meskipun pencapaian ekonomi selama pemerintahan Jokowi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Banyak sektor ekonomi, termasuk industri, gagal mencapai target yang diharapkan, yang menurut Refly Harun seharusnya menjadi alasan untuk melakukan perombakan besar di jajaran menteri terkait ekonomi.
Refly Harun juga mempertanyakan jumlah menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo, yang dinilai terlalu banyak.
Baca Juga: Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang Tantang Prabowo, Pecat Orang Terdekat yang Korupsi Baru Keren!
Ia membandingkan hal ini dengan kabinet di era Soekarno, yang juga mengalami penambahan besar-besaran jumlah menteri namun akhirnya bubar dalam waktu singkat.
Meskipun situasi saat ini berbeda, kekhawatiran mengenai efektivitas dan efisiensi kabinet yang terlalu gemuk tetap menjadi perhatian.
Dalam kritiknya, Refly juga menyinggung keputusan DPR yang memberikan keleluasaan penuh kepada Prabowo untuk menentukan jumlah menteri, wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Meskipun langkah ini diambil untuk mendukung stabilitas politik, Refly Harun menilai bahwa hal tersebut bisa berdampak negatif jika kabinet tidak dikelola secara efektif dan efisien.***
Baca Juga: Kritik Tanpa Henti, Rocky Gerung Desak Masyarakat Terus Awasi Pemerintahan Prabowo