Lebih lanjut, Yunarto Wijaya mencatat bahwa pembentukan kabinet di Indonesia sering kali menggunakan istilah-istilah yang mencerminkan semangat persatuan, seperti kabinet "Persatuan Nasional" di era Gus Dur atau kabinet "Gotong Royong" di masa Megawati.
Namun, menurutnya, semangat persatuan tidak selalu harus dikaitkan dengan ketakutan akan perpecahan politik.
Di era Prabowo, kabinet "Merah Putih" yang dibentuk masih terkesan menganut pola politik akomodatif, di mana kesepakatan politik lebih menonjol daripada meritokrasi.
Yunarto Wijaya juga menyoroti bahwa kabinet Prabowo tidak bisa disebut sebagai "zaken kabinet", yaitu kabinet yang dibentuk berdasarkan keahlian dan bukan didasarkan pada komposisi kursi di parlemen.
Baca Juga: Pesan Kritis Mahfud MD untuk Prabowo, Harus Selesaikan Tugas Berat Warisan Jokowi
Meskipun Prabowo sempat mengakui adanya politik akomodatif dalam pembentukan kabinet, harapan Yunarto adalah agar evaluasi kinerja menteri lebih tegas dan transparan.
Evaluasi kinerja yang didasarkan pada output program-program pemerintah harus menjadi landasan dalam menilai keberhasilan para menteri, terlepas dari afiliasi politik atau partai mereka.
“Tetapi dalam mengevaluasi kinerja kabinet supaya kemudian tercapai program-program saya yang jauh lebih ambisius dibanding Pak Jokowi yang tidak pernah tercapai, evaluasi didasarkan pada output, dan siapapun yang tidak mencapai target, mau ketua umum, mau partainya apapun, mau relawan, siap untuk diganti,” tegas Yunarto Wijaya.***
Baca Juga: Jokowi End Game, Okky Madasari: Apa yang Tersisa untuk Indonesia di Era Prabowo?