Bisnisbandung.com - Pembentukan kabinet pemerintahan selalu menjadi topik penting dalam setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia, kali ini Kabinet Merah Putih menjadi sorotan.
Setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinetnya, muncul kembali pertanyaan klasik terkait dengan loyalitas menteri yang berasal dari partai politik (parpol).
Pengamat politik, Yunarto Wijaya, memberikan pandangan kritis mengenai hal ini, mencatat bahwa isu loyalitas ganda dari menteri parpol bukanlah fenomena baru, melainkan sudah terjadi sejak era kepemimpinan SBY hingga Jokowi.
“Saya lebih menginginkan sebuah kejujuran saja bahwa politik akomodatif menjadi salah satu variabel, kalau tidak mau disebut yang paling dominan, dalam pembentukan kabinet. Apakah tidak terjadi pada zaman SBY? Terjadi,” ujarnya dilansir dari youtube cnn Indonesia.
Baca Juga: SOP Selamatkan Agen BRILink dari Upaya Penipuan Bermodus Bukti Transfer Palsu
“Periode 1, periode 2. Apakah tidak terjadi pada zaman Pak Jokowi? Periode 1, setelah koalisinya menjadi mayoritas, itu terjadi. Periode 2 itu gila-gilaan karena koalisinya hampir 80%,” lanjutnya.
Menurut Yunarto Wijaya, pembentukan kabinet di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh politik akomodatif, di mana pengisian posisi menteri tidak hanya didasarkan pada keahlian atau kompetensi, tetapi juga pada distribusi kekuatan politik.
Kabinet yang terbentuk sering kali menjadi hasil dari kesepakatan antara presiden dan ketua umum partai politik pendukungnya.
Baca Juga: Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang Tantang Prabowo, Pecat Orang Terdekat yang Korupsi Baru Keren!
Dalam hal ini, loyalitas menteri dari parpol terpecah antara menjalankan tugas pemerintahan dan menjaga kepentingan partai.
Komposisi kabinet Prabowo yang terdiri dari 50% menteri profesional dan 50% menteri dari parpol menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya loyalitas ganda di antara para menteri.
Yunarto Wijaya melihat bahwa loyalitas semacam ini bisa memengaruhi kinerja menteri, terutama jika mereka lebih mementingkan kepentingan partai daripada fokus pada program-program pemerintah.
Dalam sejarah politik Indonesia, loyalitas ganda ini selalu menjadi pertanyaan sejak era SBY hingga Jokowi, dan kini masih menjadi isu yang relevan di kabinet Prabowo.
Baca Juga: Kritik Tanpa Henti, Rocky Gerung Desak Masyarakat Terus Awasi Pemerintahan Prabowo