Bisnisbandung.com - Pemerintahan Prabowo Subianto yang akan dilantik dan baru saja mulai terbentuk menuai perhatian publik, terutama terkait dengan ukuran kabinetnya yang dinilai terlalu besar.
Pengamat sosial, Rudi S Kamri, menyampaikan kekhawatirannya mengenai postur kabinet yang dinilai "gendut" dan beban biaya operasional yang tinggi akibat jumlah menteri dan wakil menteri yang berlebihan.
“Kabinet itu terlalu "gendut" dari segi postur, terlalu besar. Ada yang mengatakan jumlahnya 47-48, ada yang mengatakan 49, ditambah dengan badan dan lembaga, serta 58 wakil menteri,” lugasnya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.
Baca Juga: Dari Baliho ke Media Sosial, Kritik Rocky Gerung terhadap Jokowi
“Bagi saya, itu terlalu besar, terlalu gendut, dan memakan biaya operasional yang tidak sedikit,” lanjut Rudi S Kamri.
Dalam pandangannya, kabinet Prabowo diisi oleh sekitar 47 hingga 49 menteri, ditambah dengan berbagai badan dan lembaga serta 58 wakil menteri, yang menurutnya terlalu besar untuk sebuah pemerintahan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa biaya operasional negara akan membengkak karena jumlah pejabat yang cukup banyak.
Selain itu, Rudi S Kamri juga menyoroti pemilihan menteri di kabinet Prabowo yang sebagian besar masih diisi oleh figur-figur dari pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Gibran Terancam Impeachment, Apa Kata Pakar Hukum Jimly Asshiddiqie?
Ia mencatat bahwa setidaknya 16 menteri dari era Jokowi dan satu wakil menteri kembali masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo.
“Saya tidak tahu apa kriterianya, karena sebetulnya tidak ada masalah dalam hal keberlanjutan, selama menteri-menteri itu memiliki kualifikasi yang baik,” ujarnya.
“Ada menteri yang jelas menjadi kaki tangan Pak Jokowi, tangan kanan Pak Jokowi, tapi masih juga terlibat. Ini juga meragukan apakah menteri-menteri yang ditarik kembali ini memiliki kapasitas yang baik,” sambungnya.
Meskipun ada beberapa menteri yang diakui memiliki kompetensi tinggi, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rudi S Kamri mengungkapkan keraguan terhadap kapabilitas beberapa menteri lainnya.