“Persentase yang kembali ke negara sangat kecil, hanya sekitar 6%,” jelasnya.
Ia menambahkan angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya misalnya di era Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai 27%.
Refly Harun pun mempertanyakan kemana hasil dari eksploitasi sumber daya alam tersebut mengalir sementara kesejahteraan rakyat tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
Selain masalah ekonomi Refly Harun juga menyoroti ketimpangan sosial yang semakin menganga.
Baca Juga: Memilih Model Bisnis Yang Tepat Untuk Kesuksesan Bisnis Anda
Menurutnya, pemerintahan saat ini tidak cukup serius dalam menangani masalah ini.
Bahkan Refly Harun menilai pemerintah justru mengeksploitasi isu-isu rasial untuk mengendalikan situasi.
"Rasialisme digunakan untuk memecah belah masyarakat, agar pemerintah lebih mudah mengontrol keadaan," katanya.
Refly Harun menekankan bahwa Indonesia membutuhkan perubahan mendasar.
Ia menilai bahwa langkah-langkah pemerintah yang ada saat ini tidak cukup untuk membawa bangsa keluar dari krisis.
Menurutnya perubahan besar harus dimulai dari cara berpikir para pemimpin politik hingga struktur birokrasi yang harus diperbaiki.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada perubahan moral semata. Perubahan mendasar di semua aspek kehidupan bernegara adalah kunci agar kita bisa keluar dari krisis ini,” pungkas Refly.***