Lebih lanjut, Ade Armando menarik paralel dengan kasus Harun Masiku, mantan calon legislatif PDIP yang terlibat dalam kasus suap pada 2019.
Ia mengingatkan bahwa upaya PDIP untuk menggantikan anggota legislatif terpilih tanpa melalui mekanisme yang demokratis bukanlah hal baru, dan seharusnya KPU tetap berpegang teguh pada aturan yang menghargai suara terbanyak dalam pemilihan.
Ade Armando menegaskan bahwa praktik semacam ini harus dihentikan dan aturan pemilu harus dihormati.
Ia tidak memiliki keberatan pribadi terhadap Romi, namun ia menilai bahwa penggantian anggota parlemen tanpa menghargai suara rakyat adalah tindakan yang merugikan demokrasi.
“Yang ingin saya katakan, pergantian anggota DPR semacam itu seharusnya tidak dilakukan. Tapi, para pendukung PDIP tetap tidak terima,” jelas Ade Armando.***
Baca Juga: Gaji Hakim Tak Naik di Era Jokowi, Rocky Gerung: Prabowo Siap Berbenah