Bisnisbandung.com - Presiden Jokowi menyetujui usulan pendirian Family Office di Indonesia.
Family Office ini bertujuan untuk menarik kekayaan global dengan menawarkan insentif pajak.
Langkah ini menuai kontroversi dan kritik, salah satunya dari pengamat politik Rocky Gerung.
Baca Juga: Cobain Deh, 5 Prinsip Hidup Minimalis yang Bikin Hidup Bebas Hutang dan Bahagia, Bikin Candu lho!
Rocky Gerung menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini bisa menjadikan Indonesia sebagai tong sampah penyimpanan kejahatan keuangan dunia.
Rocky Gerung menggarisbawahi kekhawatiran tentang keamanan data di Indonesia.
Dengan adanya beberapa kebocoran data yang terjadi belakangan ini, ia berpendapat bahwa para orang kaya dunia mungkin ragu untuk menyimpan uang mereka di Indonesia.
"Soal kekayaan ini sangat sensitif, tidak hanya berkaitan dengan pajak, tapi juga keamanan," ujar Rocky Gerung yang dikutip dari youtube pribadinya.
Baca Juga: Pentingnya Kelihatan Miskin, Pahami 7 Hal Ini Agar Tidak Terjebak Pada Hedonisme yang Menyengsarakan
Selain masalah keamanan Rocky Gerung juga menyoroti kontradiksi kebijakan ekonomi pemerintah.
Di satu sisi, Jokowi ingin memperluas kewajiban pajak dan meningkatkan rasio pajak, namun di sisi lain memberikan insentif pajak untuk menarik investasi dari luar negeri.
"Secara ekonomi teknis, ini kacau. Pajak diperlukan untuk pembangunan, tapi kalau pemasukan pajak tidak ada, ya hutang lagi," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh aktor politik lokal dan menimbulkan masalah seperti pencucian uang dan perjudian online.
"Investor asing sangat peka, mereka tahu seluruh detail perbisnisan di Indonesia yang sangat politis. Jadi bagi mereka, mungkin ini berbahaya," tambahnya.