Bisnisbandung.com - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan Kaesang Pangarep untuk maju dalam pemilihan telah menimbulkan kontroversi serius.
Feri Amsari seorang pakar hukum tata negara mengungkapkan bahwa keputusan ini mencurigakan.
Selain itu menurut Feri Amsari Keputusan MA ini kemungkinan besar ditujukan untuk kepentingan politik anak presiden.
Feri Amsari menjelaskan dalam aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada jelas menetapkan bahwa syarat usia minimal untuk mencalonkan diri adalah 30 tahun pada saat pendaftaran.
Namun putusan MA yang mengubah interpretasi syarat ini menjadi usia saat pelantikan menimbulkan pertanyaan hukum yang serius.
"Apa yang terjadi di MA adalah tidak hanya masalah interpretasi hukum, tetapi juga mencerminkan potensi politisasi keputusan hukum untuk kepentingan keluarga presiden," ujar Feri Amsari yang dikutip dari youtube Abraham Samad.
Keputusan ini juga memicu kekhawatiran tentang penggunaan politik terhadap generasi muda.
Baca Juga: Rahasia Sukses Gen Z: 6 Tips Menjadi Entrepreneur Handal
Di balik retorika mendukung partisipasi politik anak muda, sebenarnya ada upaya untuk memanfaatkannya demi mempertahankan dinasti politik yang berkuasa.
Feri Amsari juga menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum semakin tergerus.
Seperti halnya putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi sebelumnya, keputusan MA ini memunculkan keraguan terhadap independensi lembaga peradilan.
"Kami tidak ingin melarang generasi muda untuk berkontribusi dalam politik, namun yang kami khawatirkan adalah jika mereka dimanfaatkan demi kepentingan politik tertentu, bukan untuk kepentingan yang lebih luas," tegas Feri Amsari.
Selain itu keputusan ini juga mengangkat isu politik dinasti yang semakin kentara.
Baca Juga: IKN Mirip Cisauk Jelang Pelaksanaan HUT RI ? Ini Komentar Menarik dari Netizen yang Bikin Heboh