Bisnisbandung.com - Anggota DPR dari fraksi PDIP Ono Surono melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait masalah alokasi pupuk dan dampaknya pada produksi padi di Indonesia.
Menurut Ono Surono berbagai kebijakan yang diambil pemerintah saat ini justru memperburuk kondisi para petani.
Ono Surono menyoroti pengurangan alokasi pupuk yang sangat signifikan dari 9,55 juta ton menjadi hanya 4,7 juta ton.
Baca Juga: Mengatasi Masa-masa Berduka: 5 Tahap Kesedihan yang Membahayakan Jika Tidak Kita Kendalikan
"Ini berkurang hampir 50%, jelas berdampak buruk pada petani. Banyak yang kebingungan karena sistem distribusi pupuk yang tidak terintegrasi dengan baik," ujar Ono Surono yang dikutip dari youtube TVR PARLEMEN.
Ia juga menyoroti masalah sistem kartu tani yang tidak terhubung dengan baik, mengakibatkan kebingungan dan kesalahan dalam penyaluran pupuk.
Bahkan, ada temuan BPK yang mencatat kerugian negara sebesar Rp 15,6 miliar akibat salah salur tersebut.
Selain itu, Ono Surono juga menyoroti masalah air yang menjadi tantangan besar bagi petani.
Baca Juga: Fahri Hamzah Minta Partai Mendapat Pembiayaan yang Tinggi dari Pemerintah: Kasih APBN yang Agak Gede
"Pompanisasi bisa saja dilakukan, tapi bagaimana kalau airnya tidak ada? Di banyak daerah seperti Indramayu dan Cirebon, saluran air banyak yang tersumbat dan terjadi pendangkalan. Saat musim hujan, banjir, tapi saat kemarau, air tidak ada," katanya.
Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan normalisasi saluran air dan pembangunan embung di daerah rawan kekeringan dan banjir.
"Petani butuh solusi nyata, bukan hanya janji. Koordinasi antara Kementerian Pertanian dan balai-balai sungai harus ditingkatkan," tegas Ono Surono.
Lebih lanjut, Ono Surono juga menyinggung program integrasi padi dengan kelapa sawit dan kelapa.
Ia mempertanyakan efektivitas program ini mengingat luas tanam padi yang menurun sebanyak 1,9 juta hektar.
Baca Juga: Fahri Hamzah Usulkan Gaji Kepala Desa Naik 10 Kali Lipat, Alasannya Sangat Masuk Akal