Di tahun 2019 terlihat realisasi anggaran perlinsos dan bansos hanya mencapai Rp14,8 triliun; tahun 2020 mencapai Rp13,3 triliun; tahun 2021 mencapai Rp19,1 triliun; tahun 2022 mencapai Rp15,5 triliun; tahun 2023 mencapai Rp0,9 triliun; dan tahun 2024 mencapai Rp12,8 triliun.
Baca Juga: Klarifikasi Menko PMK: Bansos Bukan Alat Politik, Tugas Kami Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Sri Mulyani kemudian mengatakan jika pun terdapat perbedaan signifikan dalam anggaran bansos dan perlinsos maka itu hanya terjadi di tahun 2023 dimana penurunan anggaran bansos tersebut terjadi karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
"Dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan," ucap Sri Mulyani.
"Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada Januari-Februari yang rendah akibat proses penataan kembali kerjasama antara Kemensos dan perbankan," sambungnya.
Menteri Keuangan Republik Indonesia itu pun segera menegaskan kembali bahwa tidak ada yang namanya politisasi bansos di Pemilu 2024 karena anggaran bansos dan perlinsos di tahun 2024 tidak jauh berbeda dalam 6 tahun terakhir.
Baca Juga: Hakim MK Minta Penjelasan dari Mensos Risma tentang Pembagian Bansos oleh Presiden Jokowi
"Anggaran perlinsos telah dianggarkan dalam APBN sesuai pembahasan dan persetujuan DPRD. Pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode 6 tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani sambil tersenyum.***