Bisnisbandung.com - Usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan sementara program Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pilkada mendapat tanggapan tajam.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, usulan tersebut kurang bijak.
Menurut Menko PMK kurang bijak karena tidak mempertimbangkan secara seksama skema dan kebutuhan masyarakat terkait program perlindungan sosial.
Baca Juga: Megawati dan Red Sparks Bikin Haru Kapten Lee So Young, Kemenangan Pink Spiders Haya Awal
Menko PMK menegaskan bahwa ada perbedaan mendasar antara Bansos dan program perlindungan sosial.
Dana sebesar 497 triliun yang disebut-sebut tidak semuanya teralokasi sebagai Bansos.
Melainkan sebagian besar merupakan subsidi untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, serta bantuan dalam berbagai bentuk lainnya.
"Bansos harus dibedakan dengan program perlindungan sosial. Dana yang besar sebagian besar digunakan untuk subsidi, bukan Bansos," ujar Menko PMK yang dikutip dari youtube kompas.
Baca Juga: Usai Dikalahkan Pink Spiders Megawati dan Red Sparks Tuai Komentar Netizen Korea
Menurutnya, Bansos memiliki regulasi yang jelas serta target spesifik untuk menangani masalah kemiskinan.
Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menghentikan program tersebut, terutama menjelang Pilkada.
Menko PMK menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan tanpa ditunda, terlebih dalam situasi seperti ini.
"Kami memiliki regulasi dan target untuk menangani kemiskinan. Program Bansos tidak boleh dihentikan, terutama karena Pilkada," tambahnya.
Menko PMK juga mengingatkan pentingnya membedakan skema antara Bansos dan program perlindungan sosial secara keseluruhan.
Baca Juga: Megawati DKK Dipaksa Ucapkan Sayonara Final, Semifinal Pink Spiders vs Red Sparks Gagal Kefinal