Bisnisbandung.com - Pernyataan mantan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai isu politisasi bantuan sosial (Bansos) mengundang perhatian.
Menurutnya, Bansos bukanlah alat untuk kepentingan politik, melainkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam sebuah pernyataan, Moeldoko menegaskan bahwa Bansos telah melalui proses panjang yang tidak sembarangan.
Dikutip dari youtube kompas, Moeldoko menjelaskan "Seperti yang sudah disampaikan berkali-kali bahwa Bansos itu melalui sebuah proses panjang".
"Karena ini ada penggunaan anggaran APBN ada prosesnya", tegasnya.
Meskipun pemerintah telah menegaskan bahwa Bansos selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperhatikan perlunya himbauan berkala setiap tiga bulan.
Moeldoko juga menyoroti bahwa Bansos dijalankan sesuai dengan prosedur anggaran APBN, menegaskan keteraturan dalam mekanisme pengelolaannya.
Ia menekankan perlunya perspektif yang lebih komprehensif dalam menghadapi isu Bansos, bukan hanya sekadar melihatnya dari sudut pandang politik.
Pihaknya juga memberikan contoh konkret bahwa Bansos harus diberikan tanpa menunggu momen politik yang tepat.
Sebagai contoh, saat terjadi banjir, bantuan harus diberikan secara langsung tanpa terhambat oleh pertimbangan politik.
Moeldoko menekankan bahwa penanganan Bansos haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa isu kesejahteraan dan keamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama, di atas segala kepentingan politik partai manapun.
Baca Juga: Mengulik Sejarah Islam, Benarkah Rasulullah Memiliki Sahabat Dari Nusantara?