Jawaban Anies Tentang FPI dan HTI, Menghormati Hukum Bukan Kekuasaan

Bisnisbandung.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan jawaban tegas terkait isu normalisasi Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Hal itu diungkapkannya jika dirinya terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024.

Pernyataan tersebut Anies sampaikan saat diskusi di salah satu hotel di Kota Bandung, Minggu (28/1/2024).

Baca Juga: Antusiasme Tinggi! Ratusan Ribu Pendukung Banjiri Kirab Kebangsaan Prabowo Gibran di Semarang

Dalam diskusi tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Nasdem, Farhan.

Dikutip dari youtube kompas, Farhan menanyakan, "Apakah Pak Anies akan melakukan normalisasi kepada HTI dan FPI?"

Anies menjelaskan bahwa pembubaran FPI dan HTI sudah merupakan keputusan pemerintah yang harus dihormati.

Meskipun demikian, Anies menyoroti pentingnya proses pembubaran organisasi, khususnya jika dirinya menjadi presiden.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Hadiri Ulang Tahun SPSI Sidoarjo: Komitmen Keberpihakan pada Pekerja dan Buruh

Menurut Anies, pembubaran organisasi harus melalui keputusan pengadilan, mengingat setiap warga negara berhak berserikat dan mendirikan organisasi.

Anies menekankan "Setiap warga negara berhak berserikat, negara tidak bisa mengatur pikiran orang, perasaan orang.

“Bila ada organisasi melanggar hukum, hukum akan berlaku dan dibuktikan di pengadilan," tambahnya.

Anies menegaskan komitmennya untuk tidak membubarkan organisasi secara sepihak.

Baca Juga: Viral Sosiolog Ini Minta Mahfud Tarik Ucapan Hina Ibu-ibu