Bisnisbandung.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk mundur dari jabatannya.
Namun, langkah ini tidak datang tanpa sorotan, karena Mahfud MD dengan tegas mendesak agar pemilihan umum mendatang diubah menjadi Pengadilan Rakyat.
Dikutip dari youtube merdekadotcom, Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya di berbagai daerah untuk tidak menghubunginya atau terlibat dengannya.
Baca Juga: Terbitkan Surat Utang senilai 2,19 Kuadriliun. Apa yang terjadi dengan China?
Alasannya, Mahfud MD khawatir bahwa hubungan dekat dengan lawan politik dapat merugikan karir mereka.
Mahfud MD Pesannya tegas "Jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya. Kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya."
Mahfud MD menyoroti ketidakseimbangan situasi, menuding pihak lain yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi dan politik.
Bahkan, menurutnya, para menteri yang seharusnya tidak terlibat dalam politik ikut serta dalam tim sukses.
Baca Juga: Terbitkan Surat Utang senilai 2,19 Kuadriliun. Apa yang terjadi dengan China?
Meski begitu, Mahfud MD tetap menghormati Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya.
Ia berencana melanjutkan tugasnya bersama Ganjar Pranowo, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan transisi.
Dalam konteks ini, Mahfud berkomitmen untuk mundur pada waktu yang sesuai agar menghindari konflik kepentingan.
Mengenai fenomena ketidaknetralan sejumlah pejabat, Mahfud MD menyatakan kekecewaannya.
Baca Juga: Banyak fiturnya, KTP Digital mulai uji coba bulan Juni 2024. Dilengkapi QR code?