Bisnisbandung.com-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pengoperasian moda transportasi lintas rel terpadu (LRT) bisa menggerakkan warga untuk memakai transportasi massal.
"Peralihan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harap," tutur Presiden dalam penjelasannya di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta.
Presiden Jokowi mengharapkan moda transportasi massal itu dapat dioperasionalkan di bulan September hingga menjadi sisi dari jalan keluar kurangi kemacetan atau polusi.
Baca Juga: Binance Mencari Ijin Operasi di Taiwan Dibawah Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang dan FSC
Presiden yakini, bila warga berpindah dari moda transportasi pribadi ke transportasi massal LRT maka kurangi tingkat kemacetan, intinya di daerah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).
"Kerugian kita per tahun itu nyaris Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, tiap tahun bikin rugi nyaris Rp100 triliun dan ini harus ditangani karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," katanya.
Selain LRT, kata Presiden, pemerintah tengah menggenjot moda transportasi umum yang lain agar selekasnya dioperasionalkan, yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
"Kereta cepat kemungkinan kita mau mencoba kembali di September. Demikian siap semua selekasnya dioperasionalkan. Semakin cepat dioperasionalkan semakin baik. Karena kita mengetahui setiap hari kita ini hadapi kemacetan, setiap hari kita hadapi polusi," terangnya.
Untuk memancing ketertarikan warga memakai transportasi massal, Presiden Jokowi memandang pemerintah harus sediakan bantuan untuk beragam moda transportasi massal.
Usaha itu adalah bentuk pelayanan pada warga dan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dari pemerintah.
Baca Juga: Harry Kane Resmi Gabung Bayern Munchen, Michael Owen: Memenangkan Trofi disana Tidak Membanggakan!
"Oleh karenanya, perlu PSO, ada bantuan baik yang bernama kereta bandara, baik yang bernama TransJakarta, baik yang bernama KRL, baik yang bernama kereta api, baik yang bernama LRT, baik yang bernama MRT, baik yang bernama kereta cepat semua perlu ada subsidinya karena itu dapat tarik orang dari mobil pribadi masuk ke dalam moda transportasi massal," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Kemenkes Perluas Imunisasi HPV Gratis, Cegah Kanker Leher Rahim
Penanganan Bencana Kekeringan di Papua Tengah, Presiden Panggil Menko PMK
Kendalikan Harga Minyak Goreng, Kemendagri Minta Peran Pemda
Melangkah ke Negeri Sakura: Menag Optimis Produk Halal Indonesia Menembus Pasar Jepang
Erick Thohir dan Gus Miftah Bersatu dalam Doa untuk Kekuatan Persatuan Bangsa
Pemerintah Akui Belum Bayar Tuntas Utang ke BUMN