Pemilu dan Pilkada Sudah Dekat, Siapa Saja Yang Wajib Netral?

Namun ASN masih memiliki hak pilih.

Dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2004 pasal 11 huruf c tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, ternyata PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/ berafiliasi dengan partai politik.

Peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, pasal 4 angka 12 hingga 15, ternyata berbunyi PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan ekgiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada/pileg/pilpres.

Baca Juga: Waduh kok bisa gitu, Berikut 5 gelagat cewek naksir walaupun sudah punya pasangan

Tentunya hal ini menjadi angin segar bagi terlaksananya demokrasi di negeri kita tercinta.

Tentunya segenap rakyat boleh mengawasi netralitas ASN dan boleh mengingatkan kala ASN ternyata melanggar netralitas.

Tentu ini demi terselenggaranya program pemerintah tetap berjalan lancar.

ASN akan semakin professional jika tanpa tekanan politik dari berbagai pihak.

ASN juga memiliki payung pelindung sebagai tameng bahwa ASN memang harus netral.

Baca Juga: Tersiksa dalam diam, 5 Bukti jelas wanita menyembunyikan perasaan cinta kepada pria

Sehingga panasnya suhu politik saat ini tak perlu menakutkan bagi ASN, karena kewajiban ASN hanyalah bekerja professional bagi masyarakat , bangsa dan negara.

ASN diharapkan mampu menjadi perekat masyarakat. Mencegah pecahnya persatuan karena perbedaan pandangan politik.

ASN diharapkan menjadi juru perdamaian bagi semua pihak.***