Bisnisbandung.com-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal Bedah Rumah tahun 2023 sekitar 1.212 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat.
Bantuan itu dialokasikan di 9 kabupaten dan 1 kota dengan alokasi anggaran Rp23,5 juta sampai Rp40 untuk setiap unit bergantung keadaan wilayah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan program ini sebagai bentuk perhatian pemerintahan ke warga yang memerlukan rumah layak, sekalian kurangi angka pengangguran lewat kegiatan padat karya.
"Kami berharap program BSPS ini bisa tingkatkan kualitas hidup beberapa yang menerima bantuannya dengan mempunyai rumah yang semakin lebih layak, nyaman dan sehat," kata Menteri Basuki.
Baca Juga: Istri Wajib Tau 5 Cara Agar Tetap Cantik dan Awet Muda Bikin Suami Makin Sayang
Secara rinci, program BSPS tahun 2023 disalurkan di Kota Sorong (236 unit), Kabupaten Manokwari (88 unit), Kabupaten Sorong (45 unit), Kabupaten Sorong Selatan (108 unit), Kabupaten Teluk Wondama (43 unit), Kabupaten Manokwari Selatan (48 unit), Kabupaten Pegunungan Arfak (50 unit), Kabupaten Teluk Bintuni (23 unit).
Seterusnya Kabupaten Fak-fak (80 unit) dan Kabupaten Raja Ampat (50 unit).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan dalam penerapan program BSPS pemerintahan salurkan dana stimulan dengan membuat golongan masyarakat dan mendapatkan pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
"Kami ingin pembuatan rumah layak tinggal dapat dirasa manfaatnya oleh semua warga Indonesia termasuk di Provinsi Papua Barat," kata Iwan Suprijanto.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Ridwan Dibya Sudharta menjelaskan warga Papua Barat menyongsong baik program BSPS yang telah diteruskan Kementerian PUPR dari tahun ke tahun.
Baca Juga: Sista, Simak Cara Mengecilkan Pori-Pori Wajah Agar Sehalus Porselen
"Kami berharap lewat program BSPS ini rumah tidak layak huni di Papua Barat dapat berkurang," kata Ridwan.***
Artikel Terkait
Simbol Harmonisasi IKN Nusantara, Kementerian PUPR Menata Sumbu Kebangsaan Tahap I
Pemerintah Resmi Menentapkan Cuti Bersama pada Perayaan Hari Raya Idul Adha 2023
Poda Jabar Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumedang dan Bandung Dengan Modus Lowongan Kerja
Selain Konektivitas untuk Pengembangan Kawasan, Ini Tujuan PUPR Bangun Gorontalo Outer Ring Road
Terkait Kepemilikan Lahan, Kebun Binatang Bandung Dapat Surat Teguran
Penentuan Waktu Iduladha 1444 H, Kemenag Gelar Rukyatulhilal Awal Zulhijah 1444 H di 99 Titik