Jajaran Gerakan Cepat Mengatasi TPPO diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo

Bisnisbandung.com - Presiden RI Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa siang.

Mengenai ratas, Presiden Jokowi meminta jajaran  mengambil langkah cepat mencegah serta memberantas TPPO.

“Presiden menyatakan, lakukan restrukturisasi satgas tim Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian perintahkan  langkah-langkah cepat pada sebulan ini menunjukkan pada publik bahwa negara, POLRI, TNI, dan aparat pemerintah lain bertindak cepat dan hadir dalam memberantas TPPO ,” ujar Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD usai menghadiri acara ratas.

Baca Juga: 5 Tipe Wanita yang Bisa Membuat Pria Menjadi Peka terhadap Keinginan Hatinya

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban dari Indonesia meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang.

“Khususnya di  Provinsi NTT, sejak Januari hingga  Mei sudah mencapai 55 orang meninngal pulang karena perdagangan orang,” pungkasnya.

Sebagai penanggung jawab ketua ASEAN  2023, kata Menko Polhukam, Indonesia memegang peranan sangat penting mengatasi TPPO khususnya di kawasan ASEAN.

“Seluruh negara ASEAN meminta kepada Indonesia agar posisi kepemimpinan yang diambil dalam tindak pidana perdagangan orang , dikarenakan mereka tindak perdagangan orang  sudah begitu mengganggu kehidupan negara mereka, karena ini merupakan kejahatan lintas negara dan kerjanya sangat rapi,” katanya.

Baca Juga: 5 Tipe Wanita yang Bisa Menenangkan Hati dan Pikiran Pria

Mahfud MD mengatakan, upaya memberantas simpul-simpul TPPO terkendala, seperti masalah birokrasi dan adanya pihak memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini.

Oleh karena itu,  Mahfud MD, Jokowi mengingatkan kepada aparat  bahwa, pemerintah  tidak memberikan sokongan untuk tindakan kejahatan TPPO.

“Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan tegas itu di-backing oleh negara lain. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat, backing  kebenaran adalah negara, backing  penegakan hukum adalah negara,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa pihak jangka waktu tiga tahun terakhir menangani sekitar 94 ribu orang pekerja migran Indonesia (PMI) dideportasi dari negara Timur Tengah maupun Asia.
Dalam jumlah tersebut,  90 persen di antaranya berangkat secara tidak resmi dan diyakini diberangkatkan oleh sindikat penempatan bagi ilegal PMI.

“Sebenarnya Alarm Praktik TPPO ini sudah diingatkan oleh World Bank, tahun 2017 merilis bahwa ada 9 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri padahal  tercatat resmi di SISKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) kurang lebih  4,7 juta. Asumsinya adalah  4,3 juta  orang Indonesia bekerja di luar negeri berangkat secara unprocedural dan diyakini sindikat penempatan ilegal,” ujar Benny.