Gatot Nurmantyo: Ini Bukan Kritik, Tapi Peringatan

bisnisbandung.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo, menyampaikan evaluasi menyeluruh mengenai kondisi bangsa dalam momentum transisi kekuasaan nasional.

Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan bukan sekadar kritik, melainkan peringatan terhadap berbagai tanda bahaya yang muncul dalam dinamika kenegaraan.

Dalam forum evaluasi akhir tahun bersama para panelis KAMI, Gatot menilai transisi dari pemerintahan Joko Widodo menuju Presiden Prabowo Subianto berlangsung dalam kondisi yang tidak ideal.

Baca Juga: Direktur Amnesty International Geram Presiden Prabowo Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Aceh dan Sumatera

“Dan ini bukan kritik, tetapi ini peringatan. Hari ini kami bicara bukan sebagai oposisi politik murni, bukan pula sebagai kelompok yang haus kekuasaan,” tegasnya dilansir dari YouTube Hersubeno Point.

“Kami berbicara sebagai warga negara yang mencintai republik ini dan yang melihat dengan jernih tanda-tanda bahaya dalam transisi kekuasaan nasional. Apa yang kami sampaikan hari ini bukan kritik biasa. Ini adalah peringatan kebangsaan,” terusnya.

Ia menyoroti bahwa sebagian kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sumber daya alam dinilai telah tergerus oleh dominasi oligarki.

"Jadi, Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan kepada Pak Prabowo, karena kedaulatan, baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki, seperti yang disampaikan oleh Pak Said Didu tadi," lugasnya.

Baca Juga: Rakyat Diminta Bersabar, Politisi PAN Nilai Langkah Presiden Tepat dalam Tangani Bencana Aceh dan Sumatera

Situasi ini dipandang sebagai salah satu penyebab melemahnya supremasi hukum, memburuknya etika kekuasaan, dan meningkatnya ketimpangan sosial.

Gatot juga menilai bahwa persoalan yang terjadi bukan hanya masalah kebijakan tunggal, melainkan akumulasi pembiaran sistemik yang mengancam ketahanan negara dari dalam.

Ia menyoroti bahwa krisis etika dan konstitusi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu sebelumnya menimbulkan beban legitimasi bagi pemerintahan Prabowo.

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat peran wakil presiden belum terlihat optimal dan belum memberikan keseimbangan strategis dalam pemerintahan.

Baca Juga: Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Memperkaya Diri dalam Kasus Pengadaan Laptop Chromebook