Dugaan Upaya Pemerintah Lindungi Oligarki Pembabat Hutan dalam Penanganan Bencana Aceh dan Sumatera

bisnisbandung.com - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik keras lambannya penanganan bencana besar di tiga provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar yang telah berlangsung lebih dari tiga pekan.

Ia menilai pemerintah pusat perlu mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk menetapkan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan cepat.

Menurut Usman, besarnya jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta kerugian material seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan status penanganan.

Baca Juga: Direktur Amnesty International Geram Presiden Prabowo Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Aceh dan Sumatera

Ia menilai pemerintah justru terkesan menolak bantuan internasional bukan karena kemampuan memadai, tetapi karena ingin membatasi sorotan global terhadap dugaan kepentingan bisnis yang berkaitan dengan kerusakan hutan di Aceh.

“Kekhawatiran kami, pemerintah pusat, khususnya presiden yang berwenang untuk menetapkan bencana nasional, menolak bantuan internasional untuk menutupi akses media internasional pada kepentingan bisnis di balik hancurnya hutan-hutan di Aceh,” lugasnya dilansir dari YouTube Kompas.

Usman menyoroti keberadaan aktivitas pembabatan hutan yang diduga melibatkan kepentingan sejumlah elite politik dan pemilik modal.

Baca Juga: Rakyat Diminta Bersabar, Politisi PAN Nilai Langkah Presiden Tepat dalam Tangani Bencana Aceh dan Sumatera

Ia mempertanyakan mengapa ribuan alat berat bisa dikerahkan untuk kepentingan bisnis di kawasan hutan, namun tidak dimaksimalkan untuk upaya pembersihan wilayah bencana.

Selain itu, ia menilai penggunaan satwa seperti gajah dalam operasi pembersihan justru menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam memobilisasi sumber daya yang lebih memadai.

Kritik juga diarahkan pada dugaan pembatasan akses media terhadap proses bantuan internasional.

Baca Juga: Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Memperkaya Diri dalam Kasus Pengadaan Laptop Chromebook

Usman Hamid menyoroti laporan bahwa sejumlah jurnalis mengalami tekanan terkait dokumentasi aktivitas bantuan asing, yang menurutnya menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi penanganan bencana.

Ia menegaskan bahwa penanganan bencana semestinya memprioritaskan kemanusiaan di atas kepentingan politik maupun bisnis.