DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Publik dalam Konflik PT Toba Pulp Lestari

bisnisbandung.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI menyoroti konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Dalam forum tersebut, anggota DPR dari Dapil Sumut I, Maruli Siahaan, menekankan pentingnya langkah pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik yang semakin tergerus akibat konflik ini.

Maruli menilai situasi di lapangan menunjukkan adanya konflik horizontal antarwarga yang dipicu oleh berbagai persoalan, mulai dari sengketa lahan hingga dugaan pelanggaran ruang hidup.

Baca Juga: Spekulasi Keterkaitan Kebakaran Gedung Terra Drone dengan Pemetaan Hutan, Polisi Tegaskan Belum Ada Korelasi

Ia mencatat bahwa sejumlah perkara terkait konflik ini bahkan telah menghasilkan putusan hukum dengan vonis penjara bagi beberapa pelaku.

Namun, ia juga menyampaikan bahwa laporan resmi dari masyarakat terhadap TPL belum terlihat secara jelas, sehingga perlu ada verifikasi lebih mendalam mengenai pihak yang menjadi korban maupun pelapor.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan menjadi perhatian utama. Menurut Maruli, sebagian warga merasa pemerintah tidak lagi mampu memberikan kepastian dan perlindungan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

“Kemudian krisis kepercayaan warga terhadap pemerintah dan juga TPL. Nah, disebutkan bahwa pemerintah atau pihak masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah,” tutur Maruli Siahaan dilansir dari YouTube Kompas TV.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Pantau Langsung Kasus Kebakaran Gedung Terra Drone

“Ini juga perlu kita tindak lanjuti. Jadi, yang jelas penulisan ini mungkin harus segera pimpinan kita tangani supaya tidak terjadi lagi suatu permasalahan yang sangat besar,” terusnya.

Situasi ini dinilai berpotensi memicu masalah yang lebih besar apabila tidak segera ditangani secara sistematis dan transparan.

Ia mendorong Komisi III DPR RI untuk mempercepat tindak lanjut terkait laporan dan temuan yang muncul dalam forum RDP. Langkah ini dinilai penting agar konflik tidak berkembang menjadi krisis yang lebih serius.

Maruli juga menekankan perlunya koordinasi lintas kementerian untuk menangani persoalan ini secara komprehensif.

Baca Juga: Kontradiksi Izin Penebangan di Tengah Bantahan Kemenhut, Bupati Tapanuli Selatan Buka Suara