Reformasi Besar-Besaran Bea Cukai dan Pajak, Sistem IT dan AI Jadi Prioritas Pengawasan

bisnisbandung.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perombakan total di sektor bea cukai dan perpajakan.

Langkah ini menjadi respons atas berbagai temuan undervolume dan permainan data yang teridentifikasi di lapangan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, ia memaparkan bahwa proses reformasi kini berjalan agresif, termasuk lewat peningkatan sistem teknologi informasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan.

Purbaya menjelaskan bahwa integrasi sistem yang melibatkan Kementerian ESDM, Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya sudah diklaim berjalan, namun kenyataannya masih jauh dari kondisi ideal.

Baca Juga: Menkeu Blak-Blakan Soal Keanehan UU Cipta Kerja, Singgung Subsidi Industri Batu Bara

Untuk mempercepat perbaikan, Kemenkeu telah membentuk tim khusus beranggotakan sepuluh orang di bawah Lembaga National Single Window. Tim tersebut melaporkan progres setiap pekan dan terus menemukan kelemahan baru yang harus dibenahi.

Langkah besar juga dilakukan pada sistem IT Bea Cukai. Pemerintah telah memasang scanner baru di sejumlah pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

Ke depan, seluruh hasil pemindaian akan langsung ditarik ke pusat, sehingga keputusan terkait pemeriksaan tidak lagi berada di tangan petugas daerah. Mekanisme ini diharapkan menekan praktik manipulasi, termasuk permainan nilai barang dan HS Code.

Baca Juga: SMK Go Global dan Arah Pendidikan Kita

Sistem pengawasan terpusat tersebut ditargetkan berjalan penuh pada Maret tahun depan. Pemerintah bahkan telah menyiapkan skenario tegas bagi pegawai Bea Cukai apabila reformasi tidak menunjukkan hasil signifikan.

“Jadi jangan main-main lagi dengan pemerintah kita. Serius dan ancaman saya ke Bea Cukai juga serius. Kalau mereka main-main kita hantem, sama juga ke pajak. Juga sebentar lagi akan ada perbaikan yang amat signifikan,” ucap Purbaya dilansir dari YouTube Liputan6.

Selain mengawasi internal, Kemenkeu juga bergerak pada sisi eksternal. Pengusaha FAME dan pelaku industri terkait telah dipanggil untuk memastikan seluruh aktivitas mengikuti regulasi yang berlaku.

Pemerintah menyatakan tidak akan memberikan toleransi bagi pihak yang melakukan pelanggaran, termasuk mereka yang kerap memanfaatkan polemik di media sosial untuk menutupi ketidakpatuhan pajak.

Sejumlah pengusaha yang terlibat dalam isu kontroversial diketahui memiliki catatan perpajakan bermasalah.

Baca Juga: Tips Berwisata Di Musim Hujan