Awalil menegaskan, publik berhak mendapatkan penjelasan utuh tentang utang negara, terutama setelah pergantian pemerintahan.
“Menariknya, sejak awal pemerintahan Prabowo ini, ritme penarikan utangnya cepat. Tapi publik belum tahu seberapa besar total utang sekarang. Itu yang harus dibuka,” tegasnya.
Ia menambahkan meski langkah penarikan utang di awal tahun dianggap strategi aman untuk menjaga kas negara, transparansi dan akuntabilitas tetap wajib dijaga.
“Ngutang boleh tapi rakyat juga harus tahu dipakainya untuk apa,” tutup Awalil.***
Artikel Terkait
1000 Persen Jokowi! Adi Prayitno Yakin Sosok ‘J’ di PSI Tak Mungkin yang Lain
Viral SDN di Tasikmalaya Ambruk, Gubernur Dedi Mulyadi Semprot Bupati!
Tak Mau Cuma Wacana, Dedi Mulyadi Langsung Tancap Gas Percepat Tol Strategis di Jawa Barat
Dulu Marah Karena Tambang Ditutup, Kini Berterima Kasih! Warga Parungpanjang Akui Langkah Dedi Mulyadi Tepat
Ulang Tahun Prabowo ke-74: Dedi Mulyadi Titip Harapan Besar untuk Indonesia yang Lebih Makmur
Gubernur Dedi Mulyadi Tegas: Jalan Bukan Tempat Minta Sumbangan, Pemprov Siap Danai Masjid!