Menkeu Sentil Skema Utang KCIC, Tegaskan Jangan Bebani Pemerintah

bisnisbadung.com - Isu utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menjadi sorotan setelah pernyataan tegas dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam keterangannya, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan utang proyek strategis tersebut seharusnya tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Purbaya menjelaskan bahwa hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pembahasan resmi terkait pembiayaan tambahan untuk proyek KCIC.

Baca Juga: Sri Mulyani Hanya Ancam Pajak Naik, Purbaya Bikin Ekonomi Jalan! Sentilan Tajam Said Didu

“Utang KCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu,” ujarnya ketika ditanya wartawan, dilansir dari youtube Kompas TV.

“Nanti begitu ada, saya sampaikan di jumpa pers mingguan deh. Saya kasih tahu updatenya seperti apa. Yang jelas, sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu,” imbuhnya.

Namun, menurutnya, proyek yang dikelola melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta seharusnya dapat dikelola secara mandiri oleh pihak perusahaan tanpa terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau dibuat danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi,” lugasnya.

Baca Juga: Cuek tapi Berani! Hendri Satrio Sebut Purbaya Jadi ‘Media Darling’ Baru

Ia juga menyoroti pentingnya pemisahan yang tegas antara peran swasta dan pemerintah dalam proyek strategis.

Proyek dengan potensi pendapatan besar seharusnya dapat dikelola secara efisien oleh perusahaan, termasuk dalam pembiayaan dan pengelolaan dividen, sehingga tidak selalu mengandalkan dana negara saat menghadapi kendala.

Purbaya menilai prinsip keadilan dalam pembiayaan harus ditegakkan. Bila proyek dikelola swasta saat menguntungkan, maka tanggung jawab risiko juga harus ditanggung oleh pihak swasta ketika menghadapi masalah keuangan.

“Jadi ini kan mau dipisahin, swasta sama government, ya. Jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government,” tegasnya.

Baca Juga: Kaesang Hanya Wayang, Pengamat: Dalangnya Jokowi!

Pemerintah tidak boleh terus menjadi penopang beban pembiayaan proyek besar tersebut.