Kasus Paparan Cesium-137, Pemerintah Percepat Dekontaminasi dan Pengawasan

Bisnisbandung.com - Pemerintah bergerak cepat menangani ancaman bahaya radioaktif akibat paparan Cesium-137 di kawasan Cikande, Kabupaten Serang.

Langkah ini ditegaskan langsung oleh Hanif Faisol Nurofiq selaku Menteri Lingkungan Hidup yang memimpin rapat koordinasi terbatas penanganan kasus tersebut pada Rabu.

Pemerintah menetapkan 11 langkah prioritas, salah satunya penerapan sistem pengawasan satu pintu atau one gate untuk mengontrol keluar-masuk kendaraan di sekitar area terdampak. Langkah ini bertujuan memperketat pengawasan pergerakan agar kontaminasi tidak meluas.

Baca Juga: MUI Ungkap Banyak Pesantren Berdiri Sebelum Indonesia, Belum Penuhi Standar Bangunan Modern

Hanif Faisol juga menekankan percepatan proses dekontaminasi dan remediasi lingkungan sebagai upaya utama menekan risiko radiasi.

Titik-titik terkontaminasi telah diisolasi, termasuk peralatan industri seperti generator dan kipas angin. Pemerintah memastikan kadar radiasi berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

“Jadi kita melakukan, setting pada lokasi titik. Jadi yang terkontaminasi itu hanya pada generatornya, ada pada kipas anginnya, ada di koliknya. Itu yang sudah kita tutup,” terangnya dilansir dari youtube Metro TV.

Baca Juga: Manfaat Doa Afirmasi Positif Dalam Keberuntungan Hidup

Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ditugaskan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah dampak kesehatan yang lebih luas.

Pemerintah memfokuskan penanganan pada lima bidang utama: dekontaminasi, remediasi, pengawasan wilayah, perlindungan kesehatan, serta regulasi pengendalian radiasi.

Hanif Faisol memastikan proses dekontaminasi di lima perusahaan terdampak berjalan sesuai tenggat satu minggu.

Satuan tugas khusus telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan, dan area utama kini berada dalam status aman.

Pemerintah berkomitmen menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat sistem pengawasan industri berisiko tinggi agar kejadian serupa tidak terulang.***

Baca Juga: Ribuan Pesantren Belum Miliki Izin Bangunan, Terungkap Hanya 51 yang Memiliki PBG