Aksi Tuntut Jokowi Dipenjara Membara Lagi, Rocky Gerung: Ini Tak Akan Pernah Padam

Bisnisbandung.com - Massa aksi kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan satu tuntutan tegas: menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi.

Gelombang demonstrasi ini disebut-sebut akan terus menghantui Jokowi dan keluarganya seiring isu ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai situasi ini membuat Jokowi tak bisa tenang.

Baca Juga: Prof. Hikmahanto Tegaskan Indonesia Harus Kawal Proposal Trump untuk Kemerdekaan Palestina

“Isu ini akan hidup terus sampai 2029. Selama Jokowi masih cawe-cawe dan dinastinya ingin berkuasa maka tuntutan publik akan terus muncul,” ujar Rocky Gerung dalam youtubenya.

Menurut Rocky Gerung aksi massa di depan KPK dengan spanduk dan mobil bertuliskan “Adili Jokowi” adalah ekspresi sah dalam demokrasi.

“Itu hak publik. Mereka menyampaikannya dengan cara beradab. Selama tidak ada kerusuhan, itu adalah hak konstitusional untuk menyatakan perbedaan pikiran,” tegasnya.

Rocky Gerung juga menyinggung pertemuan mengejutkan antara Jokowi dan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir.

Ia menyebut momen itu menimbulkan tafsir politik ganda.

Baca Juga: Proposal 20 Poin Trump Dinilai Jadi Jalan Israel dan Hamas Akhiri Perang Tanpa Kehilangan Muka

“Apakah ini simbol rekonsiliasi, pencitraan, atau bahkan upaya Jokowi mencari payung kultural dari kelompok Islam?” kata Rocky Gerung.

Di sisi lain dinamika politik juga semakin panas usai reshuffle kabinet Prabowo Subianto yang menyingkirkan sejumlah figur dekat Jokowi termasuk Budi Gunawan.

Hal ini menurut Rocky Gerung menunjukkan tarik-menarik pengaruh antara Jokowi, Prabowo, dan Megawati yang terus bergulir di balik layar.

“Dua isu besar akan terus jadi sumber kegelisahan: ijazah palsu dan soal Fufa (pemakzulan). Ini tak akan hilang. Akan selalu kembali dalam bentuk aksi, orasi mahasiswa, sampai obrolan di kafe atau grup WhatsApp emak-emak,” ucap Rocky Gerung.

Baca Juga: Hersubeno Arief Beberkan Dugaan Moral Hazard Pertamina dalam Impor Minyak