bisnisbandung.com - Program Makan Bergizi (MBG) kembali menuai sorotan setelah terungkap lebih dari 8.000 Sentra Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) beroperasi tanpa sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS).
Kondisi ini dinilai berisiko besar terhadap kesehatan anak, terlebih setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah.
Manajer Policy dan Advokasi CISDI, Fachrial Kautsar, menekankan bahwa program senilai Rp1 triliun ini berjalan tanpa payung regulasi yang jelas.
Baca Juga: Tragedi Robohnya Pesantren di Sidoarjo, Proses Mitigasi Terkendala
“Padahal apa sih pentingnya payung regulasi itu? Kita enggak bisa cuma melihat payung regulasi pentingnya hanya sebatas dokumen normatif aja, peraturan, perpres, atau apapun itu,” lugasnya dilansir dari youtube Metro TV.
“Tapi kan di dalamnya sebenarnya mengatur terkait dengan pertama: objektif dari program MBG ini apa sih? Karena sampai hari ini sebenarnya kita masih belum jelas, ya, objektif dari MBG itu apa,” tegasnya.
Hingga sepuluh bulan pelaksanaan, aturan dasar mengenai tujuan program, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta standar verifikasi dapur penyedia pangan belum ditetapkan secara resmi.
Baca Juga: DPR Pertanyakan Benturan Data Menkeu dan BUMN Terkait Pelunasan Subsidi 2024
Ia menilai ketidakjelasan ini membuka ruang bagi lemahnya pengawasan dan prosedur sertifikasi.
CISDI juga menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah sejak awal. Dinas kesehatan dan puskesmas umumnya baru dikerahkan setelah kasus keracunan terjadi, padahal mereka seharusnya difasilitasi sejak tahap perencanaan dan pengawasan.
Proses sertifikasi higienis pun dinilai berisiko hanya menjadi formalitas administratif karena sulit diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Juga: Awalil Rizky Sentil APBN 2026: Negara Hidup dari Rokok, Rakyat Jadi Korban!
Lebih lanjut, penggunaan sistem dapur sentral dalam program MBG dipandang memicu potensi kontaminasi.
Proses memasak yang dimulai sejak tengah malam hingga makanan dikonsumsi anak pada siang hari membuat kualitas pangan menurun.
Artikel Terkait
Soal Kasus MBG, Presiden Prabowo akan Panggil Kepala BGN: Jangan Sampai Ini Di Politisasi
Pemkab Bandung Barat Cabut Status KLB, Warga Masih Trauma Keracunan MBG!
6000 Siswa Keracunan MBG, Rudi S Kamri: Tragedi Ini Bukan Kekhilafan Tapi By Design!
MBG Gagal, Adi Prayitno: Pemerintah Jangan Tutup Mata!
Polda Jabar Angkat Suara Soal MBG: Jangan Sampai Anak Sekolah Jadi Korban Lagi!
Tak Mau Ada Lagi Siswa Keracunan, Dedi Mulyadi Bentuk Satgas MBG Dadakan