Soal LHKPN Minus Wahyudin Moridu, PDIP Beri Tanggapan

bisnisbandung.com - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wahyudin Moridu (Resmi dipecat PDIP) yang bernilai minus menjadi perhatian publik dan memicu sorotan terhadap integritas kader politik.

Menyikapi hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan mendorong audit internal bagi kader yang menjabat sebagai anggota dewan maupun pejabat publik. 

Politikus PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menjelaskan bahwa partai secara kelembagaan terus mendorong budaya transparansi dan integritas melalui pelatihan berkala bagi kader.

Baca Juga: Mensesneg Ingatkan Etika Penggunaan Rotator: Presiden Saja Sering Ikut Macet

“Kami secara manajemen kelembagaan terus berupaya mendorong transparansi kepada seluruh pejabat publik dan kader partai yang ditugaskan di tengah masyarakat,” ungkapnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

“Berulang kali, misalnya, kami membuat berbagai pelatihan-pelatihan yang sifatnya adalah untuk melatih integritas, membangun suatu kepercayaan melalui transparansi kepada publik, yang itu dilakukan secara berkala kepada seluruh kader yang akan ditugaskan,” sambungnya.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus membentuk disiplin partai.

Baca Juga: Di Tengah Krisis Global, RI Tegaskan Semangat Multilateralisme di Sidang Umum PBB ke-80

Ia menambahkan, PDIP bahkan telah memiliki sertifikasi ISO dari lembaga internasional sebagai bentuk keseriusan dalam tata kelola organisasi yang profesional.

Meski demikian, Aryo Seno mengakui masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Menurutnya, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab PDIP, melainkan juga momentum bagi seluruh partai politik untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan akuntabilitas di hadapan masyarakat.

Lebih lanjut, Aryo Seno menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus siap dengan konsekuensi dari pengawasan masyarakat.

Dalam era keterbukaan, setiap tindakan kader partai maupun pejabat publik akan mudah dipantau dan dinilai publik.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga sikap dan ucapan agar tidak menyakiti rakyat yang telah memberikan amanah.

Baca Juga: Menkeu Optimis Investor Asing dan Dana Dalam Negeri Akan Masuk ke Indonesia