Wanti-Wanti Terjadi Gejolak, DPR Desak Menteri ESDM Segera Atasi Kelangkaan BBM Swasta

photo author
- Jumat, 19 September 2025 | 18:00 WIB
Kelangkaan di SPBU Swasta tengah jadi sorotan (Tangkap layar youtube Kompas TV)
Kelangkaan di SPBU Swasta tengah jadi sorotan (Tangkap layar youtube Kompas TV)

Bisnisbandung.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti Shell, AKR, dan BP kembali mendapat sorotan tajam termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi memicu gejolak di masyarakat, terutama di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab penuh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Ini tidak boleh terjadi kelangkaan BBM dan juga LPG. Itu tidak boleh. Itu tugasnya Menteri ESDM untuk mencegah jangan sampai terjadi kelangkaan, karena ini bisa membuat gejolak,” tegasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Arti KDM: Komeng dan Mulyadi Kompak Jaga Hutan, Sindir Jakarta Tenggelam

DPR berencana segera memanggil Menteri ESDM dalam rapat kerja untuk membahas solusi konkret mengatasi kelangkaan BBM non-subsidi agar tidak mengganggu stabilitas energi nasional.

Data menunjukkan bahwa impor Pertamina mencakup sekitar 270 juta barel minyak mentah per tahun untuk diolah di kilang dalam negeri, serta 112 juta barel BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Sementara itu, operator swasta seperti Shell, AKR, dan BP hanya melakukan impor BBM non-subsidi sekitar 1,4 juta kiloliter per tahun atau setara 8,8 juta barel.

Baca Juga: Hak Warga Bandung Dirampas! Erwin Tegas Larang Jalan Jadi Gudang Kayu

Ramson menekankan bahwa impor oleh swasta seharusnya tidak menjadi masalah bagi keuangan negara karena tidak terkait dengan subsidi.

Oleh karena itu, bila terjadi kekurangan suplai atau lonjakan permintaan, pemerintah perlu segera memberikan izin impor tambahan agar stok BBM di SPBU swasta tetap terjamin.

DPR juga menyoroti kebijakan impor satu pintu melalui Pertamina yang diterapkan oleh Kementerian ESDM.

Skema ini dinilai harus diiringi dengan intervensi pemerintah agar kerja sama antara Pertamina dan operator swasta berjalan lancar.

Baca Juga: Mandor Proyek Kena Semprot Dedi Mulyadi: Pagaweanana Goreng Teu Dibayar!

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X